Peneliti Kebijakan

Peneliti Kebijakan

Peneliti kebijakan dapat ditemukan di seluruh tempat. Beberapa peneliti kebijakan merupakan para professional/ahli. Mereka terkadang disebut dengan analis kebijakan. Beberapa professional/ahli bekerja di instansi pemerintah, organisi non pemerintah (seperti yayasan dan badan amal). Mereka melakukan analisis di bidang kebijakan seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Produk dari peneliti kebijakan (didokumentasikan dalam laporan dan kertas) adalah seperangkat rekomendasi yang berdasarkan bukti dan meyakinkan untuk para pembuat kebijakan, eksekutif atau lembaga penyedia dana tentang keputusan atau tindakan yang harus diambil.
Penelitian kebijakan tidak hanya untuk para ahli/professional, karena hampir setiap orang dapat menjadi peneliti kebijakan yang amatir, seperti guru, pekerja sosial, manajer, staf, orang tua, atlet atau warga yang terganggu oleh beberapa keadaan, tertarik tentang perubahan, dan cukup termotivasi untuk secara sistematis mengeksplorasi apa yang diketahui dan tidak diketahui tentang sebab, akibat dan solusi dari suatu masalah. Adapun perbedaan antara peneliti kebijakan yang amatir dan profesional adalah sebagai berikut:
  1. Peneliti kebijakan yang amatir mungkin tidak memiliki klien pada awal perjalanan penelitian kebijakannya. Artinya, mereka mungkin tidak memiliki seseorang yang mengharapkan untuk menerima laporan dan rekomendasi mereka. Peneliti kebijakan yang amatir biasanya mempelajari masalah kebijakan dan intervensinya semata-mata karena kepentingan atau perhatian mereka. Peneliti kebijakan yang amatir sering termotivasi untuk mengatasi masalah dari kelompok rentan atau korban tertentu. Kelompok korban adalah penerima manfaat potensial dari penelitian kebijakan, tetapi mereka bukan klien. Klien adalah mereka yang dapat mengambil tindakan berdasarkan rekomendasi penelitian kebijakan. Oleh karena itu, peneliti kebijakan amatir mungkin harus mencari klien seperti orang-orang atau organisasi yang menugaskan penelitian mereka.
  2. Peneliti kebijakan amatir sering memiliki pilihan yang lebih banyak mengenai apa yang mereka lakukan setelah sampai pada tahap rekomendasi untuk tindakan. Sedangkan peneliti kebijakan profesional sering melakukan penelitian kebijakan saja, ketika mereka menyelesaikan satu proyek, mereka melanjutkan pada proyek penelitian kebijakan berikutnya.
  3. Peneliti kebijakan amatir memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menggunakan metode untuk melakukan penelitian kebijakan mereka, termasuk penggunaan metode penelitian primer seperti wawancara, eksperimen lapangan, survei dan studi kasus. Sebaliknya, peneliti kebijakan profesional sering diharapkan dan terbatas untuk menggunakan pendekatan penelitian kebijakan disebut sebagai analisis sekunder, yaitu analisis kuantitatif dengan menggunakan prosedur statistik yang canggih dan model ekonomi kearsipan data yang besar misalnya, fakta tentang pekerjaan, kesehatan, kegiatan ekonomi, dll.

BACA JUGA : Konteks Penelitian Kebijakan


Berkaitan dengan posisi peneliti dalam penelitian kebijakan, Nusaputra & Hendarman (2012: 52) menjelaskanya sebagai berikut:

1. Peneliti Sebagai Orang Dalam

Kelebihan : Bila penelitian dilakukan oleh peneliti yang merupakan orang dalam, yaitu orang yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan, maka keunggulannya adalah si peneliti sangat paham dengan seluk beluk, latar belakang, alasan dan tujuan kebijakan tersebut secara rinci.

Kekurangan : Adanya ikatan antara peneliti dengan kebijakan tersebut dapat menjadi ancaman bagi objektivitas penelitian. Selain itu, juga rawan terjadinya benturan keinginan.

2. Peneliti Sebagai Orang Luar

Kelebihan : Tingkat objektivitas diharapkan akan lebih baik, dan benturan kepentingan sangat potensial untuk dihindari atau tidak terjadi.

Kekurangan : Sebagai orang luar, peneliti bias jadi sangat terjarak dengan kebijakan tersebut dan kurang peka dalam melihat berbagai dimensi dan kelebihan kebijakan tersebut.

Penelitian Kebijakan yang dapat Dipertanggungjawabkan
Ann Majchrzak & M. Lynne Markus (2014: 5) mengartikan kata “tanggung jawab” dalam penelitian kebijakan sebagai sikap yang peka terhadap potensi bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap orang-orang dan lingkungan, walaupun berasal dari intervensi terbaik. Banyak perubahan kebijakan memiliki konsekuensi negatif, bahkan terkadang lebih buruk daripada masalah yang akan dipecahkan, walaupun perubahan tersebut dibuat dengan niat baik. Akan teapi, konsekuensi negatif tersebut dapat diantisipasi. Dalam mengantisipasi konsekuensi negatif tersebut, diperlukan beberapa hal, seperti:
  1. Pengetahuan tentang bukti (apa yang berhasil dan tidak berhasil di masa lalu)
  2. Gambaran sistematis tentang masa depan
  3. Pengalaman penelitian kebijakan yang teruji

Referensi
  1. Majchrzak, Ann & Markus, M. Lynne. (2013). Methods for Policy Research. California: SAGE Publications.
  2. Nusa Putra & Hendarman. (2012). Metodologi Penelitian Kebijakan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
  3. Riant Nugroho. (2014). Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  4. H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. (2008). Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Peneliti Kebijakan"

Posting Komentar